Sri Mulyani: Mau Ekonomi RI 7%, Defisit APBN Pantang Tinggi!

Sri Mulyani: Mau Ekonomi RI 7%, Defisit APBN Pantang Tinggi!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australia National University atas kontribusinya pada pembangunan ekonomi dan reformasi di level tertinggi, Selasa (12/12/2023). (Tangkapan Layar Video)

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6% hingga 7% agar dapat mencapai target menjadi high income country pada tahun 2045.

Namun demikian, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut, mulai dari terjadinya krisis keuangan global, inflasi tinggi, geopolitik, hingga perubahan iklim.

“Jadi untuk mencapai https://buddykas.store/ pertumbuhan 6% hingga 7% ini tentunya memerlukan kombinasi kebijakan fiskal, tidak boleh hanya berasal dari sumber daya pemerintah. Indonesia tidak bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi tapi dengan defisit yang juga tinggi. Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek, namun tidak baik dalam jangka menengah,” ujar Sri Mulyani dalam kuliah umum di Australia National University, dikutip Kamis (14/12/2023).

Hingga saat ini, APBN telah berperan penting sebagai shock absorber, menjaga stabilitas nasional, hingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Ke depan, APBN akan terus hadir melindungi masyarakat, menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespon berbagai ketidakpastian perekonomian global.

“APBN digunakan untuk memberikan layanan dasar, seperti imunisasi, vaksinasi kepada seluruh anak di Indonesia hingga daerah terpencil,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20 persen dari APBN.

Selain itu, APBN juga membantu masyarakat yang paling rentan agar tidak terdampak berbagai guncangan melalui jaring pengaman sosial. Di sisi lain, kebutuhan membangun infrastruktur juga menjadi sangat penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Untuk mendukung hal tersebut, kombinasi kebijakan fiskal dan keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk dilakukan.

“Beberapa infrastruktur dapat dibangun oleh sektor swasta. Jadi benar-benar harus menjalin kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Oleh karena itu, alat fiskal kini juga mengembangkan instrumen untuk mengurangi risiko atau memberikan jaminan bagi sektor swasta untuk terlibat, namun juga meminimalkan moral hazard. Jadi semua itu sedang dikembangkan di fiskal kita,” ujar Menkeu.

Untuk mencapai cita-cita menjadi high income country, Menkeu juga menekankan pentingnya melaksanakan reformasi struktural karena dapat meningkatkan daya saing di tingkat dunia.

“Reformasi struktural memang perlu kerja keras. Peningkatan pertumbuhan sebesar 1 hingga 2 persen benar-benar diperlukan dalam reformasi struktural,” kata Menkeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*