Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bakal meningkatkan subsidi pupuk bagi petani. Namun besarannya masih akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal ini diungkapkan Jokowi pada acara Penyuluh Pertanian dan Babinsa se-Jawa Tengah, di Pekalongan, Rabu (13/12/2023). Jokowi juga didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Panglima TNI Agus Subiyanto.

Dalam pidatonya Jokowi meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada tahun 2024 mendatang fokus dan mengontrol permasalahan pupuk, supaya tidak ada masalah di lapangan. Selain itu ia juga bicara subsidi pupuk akan ditambah.

“Subsidi pupuknya akan saya tambah, https://huatkas138.site/ karena suplai pupuknya juga ada, berapa nanti saya akan umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan,” kata Jokowi.

“Semuanya itu dihitung kurangnya berapa, saya akan minta untuk diselesaikan Menteri keuangan,” sambungnya.

Jokowi memastikan dirinya berjanji akan meningkatkan subsidi pupuk. Ia pun meminta Menteri Pertanian menghitung kebutuhan tambahan subsidi pupuk itu lalu meminta persetujuan dari DPR – RI dan Menteri Keuangan.

“Pak Mentan ngitung dulu minta persetujuan dari DPR RI baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya,” kata Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini melihat permasalahan pupuk memang menjadi keluhan petani dari beberapa tahun terakhir. Ia juga berpesan kepada para petani juga untuk terus meningkatkan produksinya.

Untuk diketahui alokasi anggaran pupuk bersubsidi pada tahun 2024 mendatang diberikan sebesar Rp 26,68 triliun disebut cukup kecil oleh Kementerian Pertanian. Karena alokasi itu baru memenuhi hanya 50% atau 4,8 juta ton dari kebutuhan pupuk subsidi 10,7 juta ton.

“Anggaran Rp 26 triliun dari pagu indikatif, ketika kita coba pendekatan RKPP Audited 2022, kita hanya bisa mendapatkan 4,8 juta untuk tahun ini, padahal kebutuhan 10,7 juta untuk dua jenis pupuk, urea dan NPK, nggak ada separuh itu yang bisa didapat petani kalau proporsional berdasar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),” kata Koordinator Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian Yanti Erma dalam webinar, Rabu (6/12/2023).

Sementara di sebut juga ada perubahan pemberian skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP) juga terkendala regulasi, karena penyaluran masih mengacu pada aturan lama yakni Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Ia juga bercerita pengajuan alokasi pupuk subsidi tahun depan juga terkendala, karena kasus yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat itu. Sehingga pengajuan yang dilakukan menjadi sangat sedikit.

Jadi Bahan Debat Capres

Sebelumnya, soal pupuk ini menjadi bahan perdebatan antara 2 Calon Presiden (Capres) dalam Debat Capres KPU yang digelar perdana Selasa malam, (12/12/2023).

Capres Prabowo Subianto mengkritik persoalan distribusi pupuk di Jawa Tengah (Jateng) di mana Ganjar Pranowo pernah menjadi gubernur.

Prabowo mengatakan dalam kunjungannya di Jawa Tengah dia mendapat laporan soal kesulitan petani mendapatkan pasokan pupuk. “Mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk, jadi sebetulnya mereka ingin pupuk pengadaannya disederhanakan,” tutur Prabowo dalam debat Capres 2024 pada Selasa (12/12/2023).

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengatakan persoalan pupuk tidak hanya dialami di Jateng, tetapi juga di daerah lain. “Untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan bahwa pupuk langka di Papua, Sumatra Utara, dan NTT [Nusa Tenggara Timur] NTB [Nusa Tenggara Barat] Kaltim [Kalimantan Timur],” tegas Ganjar.